Ekonomi Palestina Tidak Cukup untuk Jadi Negara, Saudi Berjanji Membantu

Dengan membatasi solusi politik maka hanya sedikit yang bisa dilakukan
Ekonomi Palestina tidak cukup kuat untuk mendukung sebuah negara yang berdaulat.Pejabat diminta untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Demikian seperti dinyatakan dalam laporan Bank Dunia.

“Otoritas Palestina membuat sejumlah kemajuan dalam beberapa tahun, untuk memantapkan sebuah institusi seperti yang disyaratkan untuk menjadi sebuah negara. Namun dari segi ekonomi, tidak cukup kuat untuk mendukung keberadaan sebuah negara,” kata John Nasir, dalam pernyataan, yang menyertai laporan itu.

“Keberlangsungan ekonomi tidak bisa disandarkan dengan bantuan asing, sangat penting untuk Palestina untuk meningkatkan perdagangan dan mendongkrak pertumbuhan sektor swasta,” katanya.

Palestina menghadapi krisis keuangan sejak otoritas itu didirikan pada tahun 1994.

Saat ini menanggung utang sebesar 1,5 miliar dolar, dan kebutuhan uang tunai dalam waktu segera mencapai 500 juta dolar.

Arab Saudi pekan lalu berjanji untuk membantu dana darurat sebesar 100 juta dolar, setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkunjung ke kerajaan itu dan meminta bantuan.

“Sementara Otoritas Palestina sukses membangun institusi untuk menjadi sebuah negara, namun sedikit kemajuan dalam pengembangan berbasis ekonomi,” demikian kesimpulan laporan setebal 181 halaman itu.

“Pemerintah Israel melanjutkan pengetatan keamanan untuk sehingga mengganggu investasi. Pertumbuhan saat ini karena dibantu donor asing. Situasi tidak berkelanjutan ini akan mudah runtuh.”

Perundingan antara Israel, yang telah berada di kawasan dan membentuk negara selama 45 tahun, dengan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan ibu kota yang terletak di timur Yerusalem, terhenti pada september 2010.

Pembicaraan itu buntu setelah Israel meneruskan pembangunan pemukiman.

Pembukaan kontak kedua belah pihak dijajaki di Yordania pada januari 2012, namun gagal mencapai kata sepakat untuk melanjutkan pembicaraan langsung.

“Dengan membatasi solusi politik maka hanya sedikit yang bisa dilakukan,” tulis Bank Dunia.

“Namun demikian ada sejumlah area dimana Palestina dapat memfokuskan perhatian, tidak hanya memperbaiki performa namun juga membangun dasar yang kuat untuk jadi sebuah negara.”

“Masa depan Palestina harus berpaling ke negara-negara Asia, yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi, dengan mengadopsi orientasi mata rantai suplai dunia.”

Arab Saudi Berikan Rp946 Miliar ke Palestina

RIYADH – Seiring dengan makin memburuknya krisis ekonomi di Palestina, Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz siap memberikan kucuran dana sebesar USD100 juta atau sekira Rp94 miliar ke Otoritas Palestina. Kucuran dana itu akan sangat bermanfaat untuk membayar gaji para warga Palestina.

Menteri Keuangan Arab Saudi Ibrahim Al-Assaf, mengatakan padaPerdana Menteri Palestina Salaam Fayyad, bahwa Raja Abdullah memerintahkannya untuk mentransfer dana sebesar Rp946 miliar ke Palestina. Fayyad pun langsung mengucapkan terima kasihnya kepada Arab Saudi.

 

“Hadiah ini merupakan bagian dari dukungan politik dan finansial Kerajaan Arab Saudi untuk Otoritas Palestina dan juga warga Palestina,” ujar Fayyad, seperti dikutip imemc, Senin (26 Sya’ban 1433H / 16 Juli 2012).

“Uang ini akan membantu warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur,” tambahnya.

Tepat pada Jumat pekan lalu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengadakan pertemuan dengan Raja Abdullah. Abbas mengaku, dirinya mengalami kesulitan dalam menggaji warganya, seiring dengan makin mendekatnya Bulan Ramadan.

Jumlah utang yang dimiliki Palestina semakin meningkat dan sudah mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS). Menurut Pemerintah Palestina, Palestina membutuhkan USD500 juta atau sekira Rp4,7 triliun untuk mengatasi krisis. Krisis ekonomi yang saat ini terjadi di Palestina, diklaim menjadi salah satu krisis finansial terburuk yang pernah ada. Palestina juga mengatakan bahwa negara-negara donor tidak berkomitmen membantu Palestina.